Beransur,Tegal – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berkomitmen penuh dalam memberikan kemudahan bagi para nelayan kecil di wilayah pesisir. Melalui program inovatif layanan “jemput bola”, pengurusan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dipastikan 100% tanpa pungutan biaya alias gratis.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di sela-sela kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026). Dalam acara tersebut, Luthfi menyerahkan dokumen perizinan secara simbolis kepada perwakilan nelayan.
”Kasih tahu temannya yang lain, suruh ke sini biar segera diproses. Semoga berkah nggih,” ucap Luthfi hangat.
Ahmad Luthfi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan izin ini. Ia meminta nelayan yang telah menerima manfaat untuk ikut mengedukasi rekan sesama nelayan agar segera melegalkan usahanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan bahwa program bertajuk Jebol Ikan (Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan) ini menyasar nelayan tradisional yang beroperasi di wilayah di bawah 12 mil laut. Sesuai regulasi, kewenangan perizinan untuk wilayah tersebut berada di tingkat provinsi. Kapal yang beroperasi di zona ini umumnya merupakan kapal kecil dengan kapasitas di bawah 10 Gross Ton (GT).
“Di bawah 12 mil itu biasanya termasuk kapal kecil, kurang dari 10 GT (gross ton). Hari ini kami melakukan jemput bola layanan perizinan. Kami ada inovasi Jebol Ikan (Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan), dan ini menyasar nelayan-nelayan,” jelasnya.
Sakina mengakui bahwa langkah proaktif ini diambil karena keterbatasan akses yang dihadapi para nelayan terhadap teknologi digital. Banyak nelayan kecil yang termasuk kategori rentan dan memiliki keterbatasan pengetahuan terkait sistem perizinan digital seperti Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).
Petugas turun langsung ke lapangan untuk mendampingi nelayan secara end-to-end, mulai dari pembuatan email, pengisian data OSS RBA, hingga pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), SIUP, dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
”Nelayan kecil ini termasuk yang rentan. Pengetahuan terkait OSS dan aplikasi itu kurang, sehingga kami yang mendatangi. Ini bagian dari layanan publik prima di Jawa Tengah,” imbuh Sakina.
Dalam layanan tersebut, petugas mendampingi nelayan dalam pembuatan email, pengisian data OSS RBA, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), SIUP, dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Dengan mengantongi izin resmi, nelayan kini memiliki kepastian dan legalitas hukum yang sah saat melaut. Sejauh ini, aksi jemput bola telah sukses dilaksanakan di sejumlah wilayah pesisir seperti Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Kedepannya, program ini dijadwalkan akan berlanjut ke wilayah Klidang Lor, Kabupaten Batang.
“Dengan memiliki izin, nelayan secara hukum memiliki kegiatan yang sah. Kalau ada pengawasan kelautan atau perikanan, mereka bisa menunjukkan bahwa kapal dan usahanya sudah berizin,” jelasnya.
Program ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari para pelaku usaha perikanan. Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, menyampaikan terima kasihnya kepada Pemprov Jateng dan Gubernur Ahmad Luthfi atas konsistensi program ini.
“Untuk Kabupaten Brebes sendiri kurang lebih sudah ada 500-an lebih yang terlayani perizinannya. Tapi masih ada beberapa yang belum, karena mungkin belum memahami dan belum mendapatkan informasi,” jelasnya.
Selain itu, sekitar 1.500 kapal di bawah GT 6 di Brebes juga telah terlayani melalui penerbitan dokumen pas kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP). Ia menyebut nelayan melihat layanan yang ada hadirkan kemudahan mendapatkan izin tanpa biaya.
“Dengan adanya jemput bola itu nelayan merasa terbantu. Tidak ada biaya sepeser pun. Nelayan akhirnya memiliki izin semua,” pungkasnya.
Meski demikian, Rudi mengakui masih ada sebagian kecil nelayan yang belum terdaftar karena kendala arus informasi. Namun, ia memastikan bahwa kehadiran program ini telah meringankan beban finansial dan birokrasi para nelayan.
#beransurmedia #nelayan #nelayanindonesia #jawatengah #jawabarat #jawatimur #AhmadLuthfi #KepalaDinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintu #DPMPTSP