Beransur, Jakarta (9/9/2025) – Presiden Prabowo Subianto hari ini, Selasa (9/9/2025), melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan ini merupakan bagian dari perombakan kabinet yang juga mengganti beberapa menteri lainnya.
Perbedaan Ideologi Kebijakan Ekonomi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Ariyo Irhamna, menilai pergantian ini sebagai langkah untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi nasional dengan visi pemerintahan saat ini.
Menurut Ariyo, terdapat perbedaan ideologis yang cukup jelas antara Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, dan Presiden Prabowo. Sri Mulyani cenderung menganut pendekatan minimnya peran pemerintah dalam ekonomi dan lebih menyerahkan dinamika pasar kepada mekanismenya sendiri
Sebaliknya, Presiden Prabowo mendorong peran aktif pemerintah melalui instrumen fiskal, pembiayaan, dan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembangunan yang lebih efektif dan inklusif. Pergantian ini dianggap sebagai langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berdaulat.
Prioritas Jangka Pendek Menteri Keuangan Baru
Ariyo Irhamna menyarankan agar prioritas utama Menteri Keuangan yang baru adalah fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, ia mengusulkan beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang dapat segera diterapkan:
Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Menaikkan PTKP menjadi Rp75-80 juta per tahun untuk memberikan ruang konsumsi yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Penurunan Tarif PPN: Menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10%, di mana 1% di antaranya ditanggung oleh pemerintah (PPN Ditanggung Pemerintah/DTP). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli rumah tangga tanpa mengurangi penerimaan negara secara drastis.
Penurunan IHSG dan Disiplin Fiskal
Menanggapi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat awal kabar perombakan, Ariyo menilai hal ini sebagai reaksi pasar yang wajar. Menurutnya, pasar memerlukan waktu untuk menilai arah kebijakan baru dan bahwa penurunan tersebut bukanlah indikator fundamental yang negatif, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian.
Ariyo menekankan pentingnya disiplin fiskal bagi Menteri Keuangan yang baru. Ia memperingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menjadi “ATM tanpa batas” yang terus dicairkan tanpa prioritas. Setiap kebijakan fiskal, lanjutnya, harus terukur, tepat sasaran, dan terencana untuk menjaga APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kunci keberhasilan, menurut Ariyo, adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kementerian Keuangan. Ia berharap Kementerian Keuangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang responsif terhadap pasar dan efisien dalam mengeksekusi program fiskal dan sosial.