Beransur, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dengan menuntut hak penentuan harga komoditas utama secara mandiri. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 masa persidangan tahun anggaran 2027 yang berlangsung pada Mei 2026.
Dalam pidatonya yang berapi-api mengenai Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Presiden Prabowo menyoroti kejanggalan posisi Indonesia di pasar global selama ini. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, harga komoditas tanah air justru kerap kali didikte oleh pasar luar negeri.
”Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita!” ujar Presiden Prabowo di hadapan para anggota dewan.
Presiden menegaskan bahwa jika negara-negara asing menolak membeli dengan harga yang ditetapkan oleh Indonesia, pemerintah tidak akan ragu untuk menyetop ekspor dan mengalihkan pemanfaatannya demi kebutuhan dalam negeri. Langkah berani ini juga diambil guna menyelamatkan kekayaan alam Indonesia agar tidak terus-menerus dijual dengan harga murah.
”Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri! Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah,” tambahnya disambut riuh tepuk tangan peserta rapat.
Tidak hanya kelapa sawit, sorotan tajam juga diarahkan pada sektor pertambangan seperti nikel, yang selama ini mengalami fenomena Under Invoicing ekspor dalam kurun waktu 1991–2024 dengan akumulasi kerugian mencapai USD 908 Miliar atau setara Rp13.400 Triliun.
Guna memutus rantai kerugian tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran menteri kabinetnya untuk segera merumuskan formula baku penentuan harga seluruh komoditas strategis nasional secara mandiri di dalam negeri.
”Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh! Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan! Harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” tegas Presiden sembari mengacungkan jempol sebagai simbol optimisme ekonomi nasional.
Melalui arah kebijakan fiskal 2027 ini, pemerintah berkomitmen memperkuat program hilirisasi industri dan memperkokoh posisi tawar (bargaining power) Indonesia di kancah internasional, demi mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejati.
#beransurmedia #pemerintahan #komoditas #prabowosubianto #fiskal2026 #kebijakan #EkonomiMakro #kelapasawit