Beransur, Jakarta, 10 Juni 2026 – Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeruduk oleh sejumlah elemen masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (10/6/2026). Aksi menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut diwarnai dengan penyegelan simbolis gedung BGN oleh para massa aksi.
Dalam orasinya, perwakilan dari Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menyoroti secara tajam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Agus menilai ada kejanggalan dalam respons publik terkait keberlangsungan program ini. Menurutnya, pihak yang paling vokal dan reaktif ketika muncul wacana penghentian program bukanlah para pelajar sebagai penerima manfaat utama, melainkan kelompok yang mengelola dapur program tersebut.
”Teman-teman tentu tahulah ya kemarin begitu ya ketika ada isu atau ada wacana untuk diminta stop oleh teman-teman masyarakat sipil, siapa yang paling protes? Pengelola dapur, bukan warga penerima manfaat. Anak-anak tuh nggak ada yang protes kalau dapur berhenti juga, nggak ada yang protes!,” ujar Agus saat ditemui awak media di lokasi aksi.
Lebih lanjut, Agus menantang pemerintah untuk berani mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara (moratorium) operasional dapur program MBG minimal selama 30 hari. Jeda waktu ini dinilai krusial untuk membenahi sistem dan tata kelola program yang dianggapnya masih berantakan.
Jika moratorium itu benar-benar dilakukan, Agus meyakini pihak yang akan paling keras bersuara menolak adalah mereka yang mengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), bukan masyarakat luas.
”Penekanan kami tentu tegas begitu ya, setop moratorium dulu. Berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya,” tegas Agus.
Aksi protes ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam mengenai potensi penyelewengan anggaran negara. TII menilai program strategis ini sangat rawan dan syarat akan konflik kepentingan (conflict of interest). Agus bahkan menyentil pernyataan dari internal dewan pakar program tersebut yang secara terbuka mengaku ikut memiliki proyek dapur.
”Bahkan dewan pakar sendiri yang bilang bahwa mereka pun punya dapur dengan bangganya. Ini menunjukkan apa? Normalisasi konflik kepentingan. Padahal salah satu risiko korupsi terbesar dalam program Makan Bergizi Gratis salah satunya adalah konflik kepentingan!,” cetus Agus.
Menutup pernyataannya, perwakilan TII tersebut mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap transparan dan membuka seluruh informasi terkait alur bisnis proses penunjukan maupun seleksi mitra kerja. Transparansi ini sangat dibutuhkan agar publik dapat mengawasi secara langsung mekanisme pengelolaan dapur di lapangan. Agus menduga banyak mitra yayasan yang memelihara program ini sebenarnya memiliki relasi kuat dengan aktor-aktor politik demi mendulang keuntungan kelompok.
”Kami juga pengen atau setidaknya dapat informasi begitu ya siapa pemain sesungguhnya. Karena banyak betul kan mitra-mitra yayasan yang sesungguhnya terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, anggota DPR RI, anggota DPRD dan seterusnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih berjaga di sekitar lokasi dan pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan respons resmi terkait tuntutan moratorium serta tudingan konflik kepentingan yang dilayangkan oleh aliansi masyarakat sipil tersebut.
#beransurmedia #demo #kantorBGN #gedungBGN #TransparencyInternationalIndonesia #TII #AgusSarwono #MBG #MakanBergiziGratis #tatakelola #satuanpelayananpemenuhangizi #SPPG