Beransur, Jakarta, 4 Februari 2026 – Utusan Khusus Presiden di Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kondisi kritis maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang merambah kawasan konservasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 yang berlangsung pada Selasa (3/2/2026).
Dalam forum tersebut, Hashim memaparkan temuan yang mengkhawatirkan mengenai eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam status kawasan lindung dan taman nasional.
“Ini (tambang) masing-masing dibekingi. Dibekingi siapa? Ternyata dibekingi orang-orang kuat, bisa mengerti ya, bisa paham di Indonesia siapa yang kuat ya,” ujar Hashim dalam ESG Sustainability 2026
Mulanya, Hashim menyebutkan, bahwa di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dilaporkan ada banyak hutan yang yang tidak boleh dikomersialisasikan ditebang secara ilegal yang kemudian ditanami kelapa sawit.
“Pemerintah sudah ambil keputusan untuk menindak Jaksa Agung dan tindakan tegas. Sampai akhir Desember kemarin 4 juta hektar dikuasai negara,” terang Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026, Selasa (3/2/2026).
Salah satu lokasi yang menjadi sorotan tajam adalah kawasan Raja Ampat. Wilayah yang dikenal sebagai jantung keanekaragaman hayati laut dunia ini dilaporkan tidak luput dari jamahan aktivitas tambang ilegal.
Ia mencatat, setidaknya ada lebih dsri 200 perusahaan liar yang tak terdaftar, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bahkan sebagiannya tidak memiliki rekening bank di Indonesia.
“Rekening bank mereka ada di Singapura dan Hongkong ya jadi ambil duitnya lari ke luar, mereka tidak bayar pajak. Saya dengar sampai ada yang sampai 15 tahun tidak bayar pajak, tidak bayar retribusi, tidak bayar galian C, tidak bayar macam-macam,” terang Hashim.
Di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, misalnya, operasional sejumlah perusahaan terbukti memicu banjir bandang serta longsor pada November 2025 lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 1.204 jiwa meninggal dunia, korban hilang sebanyak 140 jiwa, dan 105.842 jiwa masih mengungsi per Selasa kemarin.
“Jadi ini ada konsekuensi pidana ya bagi pelaku-pelakunya karena ada rakyat yang yang meninggal. Berarti menewaskan kan, ini dia bisa dianggap kalau di Amerika mungkin second degree murder (pembunuhan tingkat dua) atau third degree,” ucap Hashim.
Kehadiran Hashim dalam forum ESG (Environmental, Social, and Governance) ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Penertiban tambang ilegal menjadi langkah krusial dalam mencapai target iklim dan menjaga kelestarian hutan sebagai penyerap karbon alami.
“Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,” ucap dia.
Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan.
“Kalau memang ada kesalahan prosedur atau fakta di lapangan, itu bisa diperbaiki,” ucap Hashim.
Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum lingkungan, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data dan proses yang akurat.
#beransurmedia #pencemaranlingkungan #merusaklingkungan #tambangilegal #ilegal #hukuman #efekjera #ESGSustainabilityForum2026 #HashimDjojohadikusumo #sumatera #tambang beransur.com