Beransur, Bekasi – Kawasan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang sempat menjadi sorotan publik akibat dinamika pembangunannya, kini resmi memasuki babak baru. Lahan di kawasan strategis ini terpilih sebagai salah satu lokasi utama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif ambisius yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden PrabowoSubianto.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sektor swasta pada kegiatan groundbreaking pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut.
“Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi tentu siap mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, usai kegiatan groundbreaking pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Minggu (08/03/2026).
Peletakan Batu Pertama dan Target Hunian, Tepat pada tanggal 8 Maret 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi melaksanakan prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama. Langkah ini menandai dimulainya pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi di atas lahan Meikarta yang diproyeksikan menjadi solusi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya generasi muda.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi tersebut telah melalui proses panjang untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Proses ini tidak hanya terjadi hari ini. Saya sudah beberapa kali datang ke lokasi ini untuk memastikan berbagai hal, terutama kepastian hukum bagi publik, perbankan, pengembang, serta masyarakat calon konsumen,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi.
“Kepastian hukum sangat penting. Tanpa kepastian hukum, pengembang, kontraktor, perbankan maupun masyarakat tentu akan ragu untuk terlibat dalam pembangunan perumahan,” katanya.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyebut pembangunan rusun subsidi tersebut sebagai momentum penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari kawasan ini diharapkan dapat terbangun hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat,” katanya.
Seluruh unit akan tersebar di 54 tower apartemen/rusun. Kawasan ini tidak hanya sekadar tempat tinggal, namun dirancang secara terintegrasi dengan akses langsung ke fasilitas pendidikan (sekolah) dan pusat ekonomi (pasar).
Keberlanjutan proyek ini didukung oleh skema pemanfaatan lahan hibah. Lippo Group dikabarkan telah menghibahkan lahan seluas 30 hektare di Meikarta untuk mendukung penuh program strategis nasional ini. Maruarar menambahkan pembangunan hunian vertikal menjadi solusi efisiensi pemanfaatan lahan di tengah keterbatasan tanah di kawasan perkotaan.
“Dengan luas sekitar 30 hektare, kawasan ini dapat menampung ratusan ribu unit hunian. Jika dibangun rumah tapak, tentu membutuhkan lahan yang jauh lebih luas,” ujarnya.
Dari sisi permodalan, dukungan finansial yang masif datang dari Danantara. Badan pengelola investasi ini telah menyiapkan dana investasi jumbo dengan nilai mencapai Rp14 triliun hingga Rp16 triliun. CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menegaskan bahwa besarnya nilai investasi ini sebanding dengan tingginya supply and demand pasar hunian subsidi yang sangat mendesak.
Ambisi pemerintah tidak berhenti di Bekasi. Guna mengejar target 3 juta rumah, pemerintah gencar mengamankan lahan hibah dari berbagai instansi di wilayah lain, termasuk Depok hingga Jakarta. Area seluas 45 hektare disiapkan untuk menampung sekitar 175.000 unit rusun. Lahan seluas 41 hektare juga akan dioptimalkan untuk kebutuhan hunian rakyat.
Meski dipandang sebagai angin segar di tengah mahalnya harga properti, proyek ini tetap memicu diskusi hangat di tengah masyarakat.
Sejarah sengketa konsumen Meikarta di masa lalu meninggalkan trauma tersendiri. Publik berharap proyek subsidi ini dijalankan dengan transparansi penuh agar kegagalan serupa tidak terulang kembali.
Pemerintah sendiri menyatakan optimismenya. Dengan kolaborasi antara BUMN Karya, sektor swasta, dan pengawasan yang ketat, pembangunan ini diharapkan mampu memenuhi hak dasar rakyat Indonesia akan hunian yang layak dan terjangkau.
#beransurmedia #meikarta #BUMN #rusunsubsidi #rusunrumah #rumah #tempattinggal #rusun #siaphuni beransur.com