Beransur, Hanoi, 25 Januari 2026 – Pemerintah Vietnam resmi menetapkan standar kemiskinan multidimensi nasional terbaru untuk periode tahun 2026 hingga 2030. Melalui Dekrit No. 351/2025/ND-CP yang dirilis pada akhir tahun 2025, pemerintah menaikkan ambang batas pendapatan per kapita secara signifikan, yang mencerminkan upaya negara tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
Berdasarkan laporan media lokal Nhan Dan dan Vietnam.vn, regulasi baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027, sementara standar periode 2022-2025 tetap dipertahankan hingga 31 Desember 2026 sebagai masa transisi.
Dalam standar terbaru ini, Vietnam membedakan kriteria kemiskinan berdasarkan wilayah tempat tinggal, yaitu pedesaan dan perkotaan. Untuk area pedesaan, setiap warga dengan pendapatan 2,2 juta VND atau setara Rp 1,4 juta per bulang termasuk kategori miskin. Sedangkan di area perkotaan warga dengan gaji 2,8 jtua VND atau setara Rp 1,8 juta masuk ketegori miskin.
Dekrit baru ini juga menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi rumah tangga yang dianggap miskin dan hampir miskin di Vietnam. Kriteria ini mengukur berdasarkan akses setiap rumah tangga terhadap layanan sosial dasar di negara tersebut.
Adapun layanan sosial dasar di Vietnam yakni lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi, serta informasi.
Sementara yang dimaksud indikator yang mengukur kurangnya layanan sosial dasar ada 12 indikator spesifik, mulai dari mencakup lapangan kerja, tanggungan dalam rumah tangga, gizi, asuransi kesehatan, tingkat pendidikan orang dewasa, kehadiran anak di sekolah, kualitas perumahan, luas perumahan rata-rata per kapita, akses air bersih, toilet sanitasi, penggunaan layanan telekomunikasi, dan sarana akses informasi.
Penetapan standar yang lebih tinggi ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Vietnam akan menjadikan data ini sebagai instrumen utama untuk memantau tingkat kekurangan pendapatan dan akses layanan dasar secara akurat. Mengidentifikasi Sasaran untuk Memastikan program pengurangan kemiskinan dan jaminan sosial tepat sasaran.
Perencanaan Kebijakan biasanya menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan sosial-ekonomi nasional di masa depan. Dengan langkah ini, Vietnam menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan inklusif dan memastikan tidak ada warganya yang tertinggal dalam arus pembangunan ekonomi yang pesat.
#beransurmedia #vietnam #VND #miskin #gaji #ekonomi #masyarakat #kemiskinan beransur.com