Beransur, Hambalang, 17 Maret 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan total dalam tubuh pemerintahan. Tidak hanya menyasar sistem birokrasi, Presiden menekankan bahwa perbaikan harus menyentuh akar permasalahan, yakni budaya kerja dan tata kelola (governance) di setiap institusi negara.
Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden dalam sesi wawancara khusus bersama jurnalis senior dan pengamat di kediamannya, Hambalang, pada Selasa (17/03/2026).
Presiden Prabowo menyoroti praktik-praktik menyimpang yang telah lama mengakar dalam birokrasi Indonesia. Beliau secara spesifik menyebutkan tindakan-tindakan ilegal yang merugikan negara, seperti penyelundupan hingga manipulasi data keuangan.
”Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal yang kecenderungan selalu menipu. Nyelundup, iya kan? Underinvoicing, iya kan? Semua praktik-praktik itulah,” tegas Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (22/3/2026).
Menurutnya, praktik semacam ini tidak boleh lagi mendapatkan ruang di masa pemerintahannya dan harus dibenahi secara konsisten.
Dalam diskusi tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa ia telah memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan lembaga untuk melakukan pembersihan di internal masing-masing. Ia tidak segan untuk mengambil tindakan drastis jika para pejabat tersebut gagal melakukan evaluasi mandiri.
“Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan, dan Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat,” jelas Prabowo.
Presiden juga memuji langkah cepat beberapa menterinya yang mulai menunjukkan hasil nyata dalam menindak pejabat yang bermasalah. Ia memberikan contoh tindakan tegas yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
”Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia pecat dua Dirjen,” tambahnya. Diketahui, dua pejabat setingkat Direktur Jenderal di Kementerian PU tersebut mundur setelah melalui proses evaluasi terkait pelanggaran disiplin berat demi menjaga akuntabilitas kementerian.
Meski menunjukkan kemajuan, Presiden Prabowo mengakui bahwa jalan menuju pemerintahan yang bersih tidaklah mudah. Ia mengungkapkan adanya resistensi dari dalam birokrasi, termasuk keberadaan oknum yang merasa tidak tersentuh hukum.
”Kita menemukan deep state, kita menemukan ada Dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali Dirjen-dirjen. Ada yang merasa untouchable, ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit,” ungkapnya blak-blakan.
Presiden menegaskan bahwa tantangan ini adalah “pekerjaan yang tidak ringan,” namun ia memastikan pemerintah akan terus maju demi menciptakan tata kelola institusi yang transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat.
#beransurmedia #tanggungjawab #prabowosubianto #transparan #governance #hambalang #Dirjen #birokrasi #DodyHanggodo #KementerianPU #Untouchable #oknum beransur.com