Beransur, Bekasi, 20 November – Pemerintah Indonesia membahas peningkatan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dan dugaan keterlibatannya dalam praktik premanisme dalam sebuah rapat koordinasi di Bekasi, Jawa Barat. Pertemuan ini menyoroti lonjakan jumlah ormas dan meningkatnya laporan intimidasi, pemerasan, serta aktivitas ilegal lain yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

​Pemerintah memaparkan data bahwa Indonesia kini memiliki lebih dari 636 ribu ormas, menurut data per 12 November 2025. Yang menjadi perhatian serius, dalam enam bulan terakhir, jumlah ormas ini telah meningkat drastis, mencapai sekitar 40 ribu organisasi baru.

​Lonjakan jumlah ormas ini sayangnya diiringi dengan peningkatan kasus penyimpangan. Hingga 11 November 2025, aparat telah mengungkap lebih dari 15.400 kasus terkait penyimpangan ormas, dengan 4.016 tersangka diproses dan lebih dari 18 ribu orang diamankan. Jawa Barat dilaporkan menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi.

​Kasus-kasus premanisme yang melibatkan oknum ormas ini meliputi:

Intimidasi dan pemerasan terhadap pelaku usaha.

​Penyediaan jasa keamanan tidak resmi.

​Gangguan terhadap proyek strategis nasional (PSN) dan kawasan industri.

​Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Brigjen Pol Irwansyah selaku Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara (Kemenko Polkam).

​Pertemuan penting ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, yang menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani masalah ini:

​Kementerian Dalam Negeri

​Badan Intelijen Negara (BIN) Polri

​Kementerian Investasi/BKPM

​Serta Kementerian Hukum dan HAM Sebagai tindak lanjut, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan keamanan masyarakat dan stabilitas investasi tetap terjaga.

Pembahasan mengenai langkah-langkah lanjutan termasuk rencana Operasi Nasional Terbesar 2025 untuk penertiban akan dibahas dalam pertemuan koordinasi berikutnya.

#beransur #BKPM #investasi #pemanisme #HAM #hukum #pemerintahan #brigjen #irwansyah #PSN #kotabekasi #bekasi beransur.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *