Beransur, Jakarta, 2 April 2026 – Pemerintah secara resmi memutuskan untuk melakukan penyesuaian dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil evaluasi lintas kementerian dan lembaga, distribusi MBG kini hanya akan diberikan pada hari-hari di mana murid masuk sekolah, dan ditiadakan pada hari libur.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Kamis.
Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
”Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin (MBG diberikan selama) 6 hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu (diberikan saat) hari sekolah, (murid) datang 5 hari,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan bahwa penyaluran saat hari libur panjang, seperti libur Lebaran, dinilai tidak efektif sehingga penyaluran ke siswa pada periode tersebut akan ditiadakan.
“Kalau libur Lebaran, kan, kalau (diberikan MBG) juga tidak efektif. Jadi itu libur tidak ada lagi (penyaluran MBG ke siswa), hanya diberikan di hari sekolah,” kata Zulhas.
Meskipun ada perubahan jadwal untuk siswa sekolah, pemerintah menegaskan bahwa kelompok prioritas lainnya tidak akan terdampak. Berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alur distribusi tetap berjalan bagi: Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Anak Balita (Kelompok 3B)
Kelompok ini akan tetap menerima paket MBG sebanyak enam hari dalam sepekan, tanpa terpengaruh oleh kalender libur sekolah. Zulhas menekankan bahwa pemenuhan gizi bagi kelompok ini sangat krusial bagi masa depan bangsa Indonesia.
Pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi daerah-daerah dengan kondisi khusus. Untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta wilayah dengan tingkat stunting dan kemiskinan yang tinggi, pemerintah akan memberikan penanganan khusus.
“Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stunting-nya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari, karena (tingkat) stunting-nya tinggi, atau dia tinggal di daerah tertinggal, kemiskinan juga tinggi, dan sebagainya. Itu adalah perlakuan khusus,” ujarnya.
Kebijakan ini juga didukung oleh pendekatan berbasis data. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia menjadi fokus utama dalam intervensi program MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan, langkah ini merupakan strategi untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup secara konsisten.
Program ini dinilai sudah berjalan baik dan memiliki dampak besar terhadap masa depan generasi mendatang. Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak ada perubahan dalam penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Perlu disempurnakan saat ini, iya. Tapi (MBG untuk) ibu hamil dan menyusui dan balita sangat penting, karena itu akan menentukan masa depan anak-anak kita yang pada akhirnya akan menentukan masa depan Indonesia. (Sejauh ini) Tidak ada perubahan apa pun,” kata Zulhas.
Untuk siswa dan santri di pondok pesantren, perolehan paket MBG akan mengikuti mekanisme libur sekolah masing-masing lembaga. Penyaluran tetap dapat dilakukan pada masa libur jika pihak sekolah atau pesantren bersedia hadir untuk membantu proses pendistribusian.
Hingga saat ini, pemerintah menilai progres pemberian MBG untuk balita dan ibu hamil sudah berjalan dengan baik dan akan terus disempurnakan demi mencapai target perbaikan gizi nasional secara maksimal.
#beransurmedia #MBG #MakanBergiziGratis #bergizi #ibuhamil #ibumenyusui #ZulkifliHasan #KementerianKoordinatorBidangPanganRI #BGN #DadanHindayana #gizianak #gizi #program beransur.com