Beransur, New York, 31 Januari 2026 – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi finansial organisasi yang dipimpinnya. Dalam sebuah surat resmi yang dikirimkan kepada negara-negara anggota pada Jumat (30/1/2026), Guterres menyatakan bahwa PBB kini berada di ambang krisis keuangan serius yang dapat menghentikan seluruh operasionalnya dalam waktu dekat.
Menurut Guterres, masalah utama keuangan PBB berasal dari sejumlah negara anggota yang tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau tidak melunasinya tepat waktu. Peringatan itu disampaikan Guterres dalam sebuah surat kepada negara anggota PBB pada Jumat (30/1/2026), di tengah persoalan anggaran kronis yang terus membelit organisasi internasional tersebut.
“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulis Guterres dalam surat tersebut.
Ia menegaskan, kondisi keuangan PBB saat ini tidak berkelanjutan dan menempatkan organisasi pada risiko struktural yang semakin besar.
“Arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan. Hal ini membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural,” tulisnya.
Data keuangan PBB menunjukkan, meskipun lebih dari 150 negara anggota telah membayar kontribusi mereka, PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran sebesar 1,6 miliar dollar AS (Rp 26 triliun). Angka itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan tunggakan pada 2024. Selain itu, tunggakan iuran tersebut terpaut 600 juta dollar AS dari iuran Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump yang senilai 1 miliar atau Rp 16,7 triliun.
Guterres menekankan bahwa PBB saat ini terjepit di antara dua pilihan sulit. Selain masalah iuran yang tidak dibayar, PBB secara hukum masih terikat kewajiban untuk mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota, sebuah mekanisme yang dinilai semakin membebani likuiditas organisasi di tengah krisis.
“Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tulisnya.
Krisis ini mengancam berbagai program vital PBB, mulai dari misi kemanusiaan, bantuan pangan, hingga operasi perdamaian di berbagai zona konflik. Tanpa suntikan dana dari negara-negara penunggak, fleksibilitas PBB dalam merespons krisis global akan lumpuh total.
Peringatan ini menjadi alarm bagi komunitas internasional untuk segera merestrukturisasi komitmen finansial mereka sebelum tenggat waktu kritis pada Juli mendatang benar-benar melumpuhkan institusi multilateral terbesar di dunia tersebut.
“Realitas praktisnya sangat jelas: kecuali jika pengumpulan dana meningkat secara drastis, kami tidak dapat sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026,” tulis Guterres.
“Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, dana kas anggaran reguler dapat habis pada Juli,” lanjutnya.
Situasi tersebut diperparah oleh kebijakan pemerintahan Trump yang dalam beberapa bulan terakhir memangkas pendanaan untuk sejumlah badan PBB serta menolak atau menunda pembayaran kontribusi wajib. Trump juga kerap mempertanyakan relevansi PBB dan mengkritik prioritas organisasi tersebut. Bulan ini, Trump bahkan meluncurkan Dewan Perdamaian, yang oleh para pengkritiknya dinilai berpotensi menjadi tandingan PBB di panggung internasional.
Dia menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari persoalan global yang lebih luas.
#beransurmedia #donaldtrump #PBB #global #dewanperdamaian #bangkrut #krisis #amerikaserikat beransur.com