Beransur, Jakarta, 27 Maret 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memulai langkah penghematan energi secara ketat di lingkungan Gedung DPR, Senayan. Kebijakan ini mencakup pemadaman perangkat listrik hingga pembatasan perjalanan dinas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan parlemen.
“Ya kita sebenarnya minggu lalu sudah membahas dari banyak aspek gitu ya berkaitan dengan penghematan dan juga pola kerja ke depan kemungkinan ke depannya gitu ya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/3/2026).
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak ekonomi dan energi akibat situasi geopolitik yang memanas, khususnya perang yang terjadi di Iran.
Dalam keterangannya pada Kamis (26/3/2026), Indra menjelaskan bahwa mulai saat ini, aktivitas penggunaan AC, lampu, dan aliran listrik di Gedung DPR akan dihentikan total setelah pukul 20.00 WIB.
“Kemudian juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kita sedang menyiapkan exercise. Nanti setiap hari itu, jika tidak ada acara persidangan, maksimum jam 8 akan seluruhnya kita akan matikan lampu. Maksimum jam 8 akan dimatikan,” jelasnya.
Indra juga mengungkapkan bahwa saat ini Gedung DPR belum didukung oleh sistem pemadaman otomatis (smart building), sehingga proses efisiensi ini akan dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan.
“Nah, ruang-ruang rapat yang tidak digunakan itu listrik, AC, lampu juga kita akan matikan,” ucapnya.
Selain penghematan di sektor energi fisik, Sekretariat Jenderal DPR juga memperketat anggaran dengan membatasi perjalanan dinas bagi ASN. Langkah ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara di tengah ketidakpastian kondisi global yang mungkin berimbas pada harga energi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Penggunaan kendaraan juga begitu. Ke depan ini sedang masih dilakukan exercise, belum bisa saya sampaikan. Sedang kita inikan untuk pengurangan-pengurangan BBM-BBM pada kegiatan-kegiatan. Jadi kita belum menghitung secara kuantitatif, tapi langkah ke sana sudah sudah kita persiapkan dari minggu-minggu sebelum Lebaran,” imbuh Indra.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Saat ini pemerintah tengah menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan.
“Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi persenannya kita lagi diskusikan,” jelas dia.
Meskipun langkah ini dinilai positif untuk efisiensi anggaran, kebijakan tersebut tak luput dari sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa praktik dasar seperti mematikan lampu dan AC di ruangan yang tidak terpakai seharusnya sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) harian, bukan baru diterapkan saat terjadi krisis global atau ancaman perang.
Masyarakat berharap momentum ini menjadi titik balik bagi lembaga tinggi negara untuk lebih konsisten dalam menjalankan praktik hidup hemat energi, terlepas dari ada atau tidaknya krisis di mancanegara.
#beransurmedia #listrik #padam #matilampu #AC #listrik #menghemat #hematlistrik #pemerintah #gedung #jakarta #IndraIskandar #hematenergi #krisisglobal #beransur.com