Beransur, Jakarta 29 September 2025 – Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9), tidak berlangsung mulus. Forum lima tahunan tersebut sempat diwarnai kericuhan antara sejumlah kader yang terlibat adu mulut hingga aksi lempar kursi.
Kericuhan itu kemudian berujung pada klaim ganda terkait hasil pemilihan ketua umum. Pimpinan Sidang, Amir Uskara, mengumumkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Amir menyebut, Mardiono ditetapkan secara aklamasi karena menjadi satu-satunya calon yang hadir dan didukung 1.304 muktamirin.
Mardiono menyatakan, percepatan penetapan dilakukan demi menghindari potensi keributan yang lebih besar, serta telah sesuai dengan AD/ART partai. “Kami ingin menjaga marwah muktamar agar tidak terpecah,” ujarnya.
Namun, keputusan itu mendapat penolakan dari Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romy). Ia menilai proses tersebut menyimpang dari mekanisme yang berlaku. “Muktamar harus berjalan sesuai aturan main, bukan dipercepat dengan alasan situasional,” kata Romy.
Di sisi lain, Agus Suparmanto juga mengklaim dirinya terpilih sebagai ketua umum. Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan tidak ada dualisme hasil muktamar, sekaligus mengajak kubu Mardiono untuk merangkul dan membangun PPP bersama-sama.
Saling klaim kepemimpinan ini membuat situasi internal PPP kembali menjadi sorotan. Publik menilai, konsolidasi partai berlambang Kakbah itu akan semakin berat menjelang persiapan Pemilu 2029 jika konflik internal tidak segera diselesaikan.
Muktamar X yang semula diharapkan menjadi momentum konsolidasi besar justru meninggalkan tanda tanya mengenai arah kepemimpinan partai. PPP kini dihadapkan pada tantangan untuk meredam perpecahan dan memastikan soliditas kader dalam menghadapi agenda politik mendatang.
#beransur #muktamar #ppp #ricuh #kader #partai #konflik