Beransur, Bogor 11 Oktober 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Penolakan ini disampaikan Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10).
Alasan Penolakan: Kapasitas Keuangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara
Purbaya Yudhi Sadewa berpandangan bahwa tanggung jawab pembayaran utang proyek Whoosh seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, entitas yang menaungi proyek tersebut.
Menurut Menkeu, Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah utang tersebut tanpa perlu mengandalkan APBN. Ia merujuk pada potensi sumber daya Danantara.
“Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya internal yang dimiliki.
Penekanan pada Pemisahan Keuangan Swasta dan Pemerintah
Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi. Purbaya menekankan pentingnya pemisahan jelas antara pengelolaan sektor swasta dan pemerintah.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan kedua sektor tidak tumpang tindih, dan skema pembiayaan proyek komersial seperti Whoosh harus jelas batas tanggung jawabnya. Ia secara implisit mengkritik jika entitas korporasi hanya menginginkan keuntungan (“kalau enak swasta”) namun membebankan kerugian atau kewajiban (“kalau enggak enak government”) kepada negara.
Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara.
Solusi dan Opsi Utang yang Disiapkan BPI Danantara
Sebelumnya, BPI Danantara telah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI—salah satu pemegang saham dalam konsorsium Indonesia.
Dua opsi penyelesaian utang tersebut adalah:
Penyertaan modal tambahan kepada KAI.
Penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Proyek Whoosh dijalankan oleh PT KCIC, sebuah perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia (melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dan mitra China. Pendanaan proyek sebagian besar (75%) berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Meskipun opsi telah disiapkan, Menteri Keuangan menegaskan kembali sikapnya bahwa penyelesaian utang tersebut harus dikelola secara mandiri oleh pihak yang menaungi proyek, yakni Danantara.
#beransur #keretacepat #whoosh ##jasamarga #KAI #wijayakarya #danatara #bumn