Beransur Jakarta, 8 Januari 2026 – Ç resmi mengajukan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk merevitalisasi ratusan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di tiga provinsi di Sumatra. Langkah ini diambil menyusul kerusakan masif akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November lalu.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa fokus utama anggaran ini adalah untuk pemulihan tahap ketiga, khususnya penggantian alat kesehatan (alkes) dan sarana transportasi medis yang rusak parah.
” Kami sudah mengajukan anggaran sekarang sekitar Rp 500 miliar untuk revitalisasi tahan tiga. karena sekarang kita sudah daftarkan, ambulance misalnya 204 unit, yang bisa di perbaiki berapa, (misalnya) cuma 120 unit, jadi mesti beli dong sisanya,” kata Budi saat konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data Kemenkes, tercatat sebanyak 87 rumah sakit dan 867 puskesmas terdampak bencana. Hingga saat ini, masih terdapat tiga puskesmas yang belum bisa beroperasi karena mengalami kerusakan kategori berat. Anggaran terbesar juga di perkirakan untuk perbaikan dan penggantian alat medis yang rusak
“Yang mahal – mahal nih, CT scan, MRI, itu mahal – amahl semua, Cath lab, itu uga bisa miliaran. Sekarang kita lagi kirim teknisinya untuk melihat mana saja yang rudak bisa diperbaiki, mana yang harus di ganti. kalau diganti, nanti pemerintah akan memasukkannya sebagai anggaran yang harus di ganti,” tutur Budi.
Selain itu, ada juga biaya dialokasikan untuk insentif tenaga kesejatan yang terdampak bencana. Budi menyebutkan, nakes yang rumahnya rusak akibat banjira dan longsor akan diberi insentif sebesar Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, serta biaya pembangunan ulang bagi rumah rusak berat, ditambah Rp 5 juta bantuan hidup dan Rp 3 juta untuk furnitur.
Hingga saat ini, total dana darurat yang telah dikucurkan mencapai lebih dari Rp50 miliar, yang berasal dari gabungan anggaran Kemenkes, BNPB, serta donasi pihak swasta. Untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya tumpang tindih anggaran, Menkes menegaskan bahwa pengelolaan dana pemulihan ini akan dilakukan melalui satu pintu.
“Anggarannya itu nanti sepemahaman saya akan dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB. Jadi aman, tidak ada duplikasi anggaran,” pungkas Budi.
#beransurmedia #anggaran #BNPB #kemenkes #kesehatan #KementerianKesehatan #merevitalisasi #fasilitaslayanankesehatan #fasyankes #Sumatra #banjir #longsor #bencana