Beransur, Bekasi 12 September 2025 – Suasana di depan Kantor Wali Kota Bekasi pada Jumat (12/9) siang memanas. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemerhati Kebijakan Daerah (FKPKD) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti dugaan praktik korupsi dalam proyek Tender Penataan Ruang Gedung B Kantor Wali Kota Bekasi senilai sekitar Rp700 juta.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa poster bernada kritik sekaligus meneriakkan tuntutan agar aparat penegak hukum segera turun tangan. Mereka menuding sejak tahap perencanaan hingga penetapan pemenang tender, terdapat indikasi penyimpangan yang melibatkan pejabat internal Pemerintah Kota Bekasi. Nama Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi bahkan disebut-sebut terseret dalam pusaran dugaan praktik curang tersebut.
Koordinator FKPKD, M. Rizky, menegaskan bahwa pola dugaan pengaturan tender bukanlah hal baru.
“Nilai proyek yang besar ini rawan dijadikan bancakan oleh oknum tertentu. Publik menaruh curiga karena indikasi semacam ini sering terjadi. Kami mendesak KPK dan Kejaksaan Negeri Bekasi segera melakukan penyelidikan mendalam,” ujarnya saat orasi.
Rizky juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran publik. Menurutnya, Pemkot Bekasi harus membuka seluruh dokumen proses tender agar masyarakat mengetahui ke mana uang rakyat dialokasikan. Ia mendesak Wali Kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran aparatur, terutama yang terindikasi menyalahgunakan kewenangan.
“Jangan sampai marwah pemerintahan tercoreng hanya karena segelintir oknum. Jika terbukti, mereka harus ditindak tegas,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait desakan mahasiswa tersebut.