Beransur, Jawa Barat, 23 Januari 2026 – Tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah daerah setempat. Kekecewaan ini dipicu oleh temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal masih terus beroperasi meskipun telah dikeluhkan oleh masyarakat.
Dalam sidaknya selasa malam (20/1/2026) Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat mendapati beberapa truk yang hendak mengangkut batu dari lokasi tambang tersebut.
“Jalan baru selesai dibangun. Dihajar lagi truk-truk besar. Jalan rusak, rakyat ngamuk!, ujar KDM dalam video yang diunggah melalui medsos pribadinya.
Dedi mulyadi heran, tambang ilegal yang sebelumnya sudah dipasangi garis polisi oleh aparat masih berani menjalankan aktivitasnya.
“Tahu depan sudah di-police line? Kenapa masih produksi? Bisa saya pidana loh. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan, baru selesai. Ini kan ilegal. Sudah ilegal, merusak jalan,” ujar KDM kepada salah satu karyawan perusahaan.
Sebagai bentuk protes keras dan langkah tegas, KDM secara resmi menyatakan membatalkan rencana pembangunan jembatan yang sebelumnya telah ia canangkan untuk daerah tersebut.
Melalui unggahan di media sosialnya, KDM menyoroti pembiaran yang dilakukan oleh otoritas setempat. Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak infrastruktur jalan yang dilalui kendaraan berat tanpa memberikan kontribusi resmi bagi daerah. KDM juga menyoroti sikap aparat pemerintah setempat, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, yang dinilai tidak peduli terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan warga.
“Ini kucing – kucingan. Aparat di sini tidak ada yang negur? Kalau begini caranya, jembatan Serang Panjang yang sudah saya janjikan ke warga tidak jadi dibangun, silakan Pemda Subang saja yang bangun,” tandasnya.
KDM menilai tidak ada gunanya membangun infrastruktur baru jika pemerintah daerah tidak mampu menjaga ketertiban dan menegakkan aturan hukum terhadap aktivitas tambang yang merugikan publik. Padahal, rencana pembangunan jembatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp6,5 miliar dan sudah dinantikan warga untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Langkah berani ini memicu reaksi beragam dari netizen dan warga sekitar. Banyak yang mendukung ketegasan KDM sebagai bentuk “shock therapy” bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam menindak para pelaku tambang ilegal. Namun, sebagian warga juga merasa sedih karena jembatan yang sangat dibutuhkan tersebut batal terealisasi dalam waktu dekat.
Dalam cuplikan video yang dibagikan channel youtube nya, KDM terlihat sedang meninjau lokasi yang diduga menjadi area aktivitas ilegal tersebut pada malam hari. Ia tampak berdialog dengan beberapa orang di lokasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pembiaran tersebut.
KDM menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan tata kelola wilayah yang baik. Ia menuntut adanya aksi nyata dari aparat penegak hukum dan pemerintah setempat untuk menutup permanen tambang-tambang tidak berizin sebelum bantuan atau pembangunan fasilitas umum kembali dilanjutkan.
Menindaklanjuti temuan gubernur, Polres Subang langsung melakukan penindakan tegas terhadap aktivitas penambangan dan pengolahan batu menggunakan stone crusher milik PT A.B. yang beroperasi di lokasi tersebut.
Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono mengungkapkan, pihaknya menemukan 7 unit dump truck tronton berkapasitas ±24 meter kubik serta 19 dump truck berkapasitas ±8 meter kubik yang telah terisi material tambang.
“Atas arahan Gubernur Jawa Barat, seluruh muatan material diturunkan kembali dan seluruh aktivitas operasional kami hentikan. Kami pasang garis polisi di pintu masuk lokasi,” tegasnya.
Polisi memastikan proses penyelidikan akan difokuskan pada kelengkapan dokumen perizinan serta potensi pelanggaran hukum lingkungan dan pidana lainnya.
#beransurmedia #tambangilegal #tambang #ilegal #gubernur #jabar #jawabarat #dedimulyadi #KDM #kangdedimulyadi