Beransur, New York, 1 April 2026 – Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat menyusul meningkatnya eskalasi konflik di perbatasan Israel dan Lebanon. Pertemuan ini menjadi sorotan tajam setelah insiden mematikan yang menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).
Dalam rapat darurat Dewan Keamanan (DK) PBB, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, mendesak adanya investigasi independen oleh PBB dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel.
“Saya ingin mempertegas, kami menuntut investigasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan dalih dari Israel,” ujar Dubes Umar Hadi, dilansir dari UN Web TV, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut, pihak Israel dengan tegas menyangkal bahwa serangan yang menewaskan prajurit Indonesia berasal dari pasukan militer mereka. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengeklaim bahwa kematian personel TNI diduga kuat disebabkan oleh alat peledak milik kelompok Hizbullah.
“Hizbullah meluncurkan roket dari desa-desa di dekat posisi PBB, menempatkan pasukan penjaga perdamaian langsung di garis tembak,” ujarnya, dikutip dari Straits Times.
Untuk memperkuat argumennya, Danon menunjukkan sebuah peta di hadapan anggota Dewan Keamanan. Peta tersebut menggambarkan: Titik Kuning: Posisi pasukan UNIFIL. Titik Merah: Lokasi peluncuran milik Hizbullah yang beroperasi tepat di dekat posisi UNIFIL.
Danon menyebutkan bahwa Hizbullah telah meluncurkan serangkaian serangan ke arah Israel pada tanggal 9, 10, dan 11 Maret dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan pos perdamaian tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk alasan yang disampaikan pihak Israel. Indonesia mendesak adanya investigasi yang kredibel dan transparan.
”Oleh karena itu, kami menuntut penyelidikan yang segera, menyeluruh, dan transparan. Izinkan saya menegaskan, kami menuntut penyelidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan alasan dari Israel,” tegas Umar Hadi dalam forum tersebut.
Eskalasi ini memicu reaksi keras dari sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB. Negara-negara seperti Somalia dan Denmark turut menyampaikan kecaman atas serangan yang menargetkan pasukan perdamaian. Mereka menekankan bahwa perlindungan terhadap personel PBB yang sedang menjalankan mandat internasional adalah hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar.
Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa pelaku serangan harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan tidak boleh ada impunitas dalam kasus serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian.
“Kami menuntut agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kekebalan hukum tidak boleh menjadi standar, dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak boleh terulang maupun ditoleransi,” tegas Dubes Umar Hadi.
Hingga saat ini, situasi di perbatasan Lebanon-Israel masih terus dipantau secara intensif oleh komunitas internasional guna mencegah konflik yang lebih luas.
Indonesia juga menuntut adanya jaminan tegas dari semua pihak yang terlibat konflik, termasuk Israel, untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, menghentikan serangan dan tindakan agresif yang membahayakan personel dan fasilitas PBB, serta menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk eskalasi konflik.
#beransurmedia #israel #lebanon #indonesia #PBB #PersatuanBangsaBangsa #perdamaian #TNI #UNIFIL #UnitedNationsInterimForceinLebanon #konflik #damai beransur.com