Beransur, Jakarta 8 oktober 2025 – Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) pagi.
Pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk protes atas kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Yang diketahui, pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun
Namun, walau sudah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Dalam audiensi bersama Purbaya, tercatat 18 gubernur hadir, 5 provinsi absen, serta 8 lainnya mengirim perwakilan diantaranya :
- Bobby Nasution dari Sumatera Utara
- Ahmad Luthfi dari Jawa Tengah
- Al Haris dari Jambi
- Muzakir Manaf dari Aceh
- Sherly Tjoanda dari Maluku Utara
- Sri Sultan Hamengkubuwono X dari Di Jogyakarta
- Hidayat Arsani dari Kep. Bangka Belitung
- Rudi Mas’ud dari Kalimantan Timur
- Zainal Paliwang dari Kalimantan Utara
- Andra Soni dari Banten
- Ansar Ahmad dari Kepulauan Riau
- John Tabo dari Papua pegunungan
- Helmi Hasan dari Bengkulu
- Anwar Hafid dari Sulawesi Tengah
- Mahyeldi Ansharullah dari Sumatera Barat
- Rahmat Mirzani dari Lampung
- Andi Sulaiman dari Sulawesi Selatan
- Muhamad Iqbal dari NTB
Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Sherly menyampakan bahwa sebagian pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” terang Sherly,
Menurutnya, pemotongan dana hampir 20-30 persen di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70 persen, dinilai berat oleh para kepala daerah.
” Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” kata Sherly
Ditengah perbincangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan tanggapa, beliau menilai bahwa pemotongan TKD juga berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.
“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang tertunda,” tutur dia.
Tanggapan Purbaya: perlu bukti nyata Menanggapi gelombang protes para gubernur, Menkeu Purbaya menilai bahwa keberatan tersebut sangat wajar sebab tiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar.
“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan efektivitas belanja dan tata kelola fiskal sebelum meminta tambahan anggaran.kebijakan penyesuaian TKD diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang sedang ketat.
“Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” tutur Purbaya,
Hal ini, menurut dia, menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat daerah sehingga kurang menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Meskipun begitu, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan TKD 2026 belum bersifat final dan dialog serta penyesuaian masih dibuka.
“Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut naik,” pesan dia.
#beransur #TKD2026 #kinerja #purbaya #anggaran #daerah #PPPK