Beransur, Ponorogo, 17 Maret 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo, Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan tajam. Hal ini menyusul adanya temuan dugaan pemotongan anggaran atau “sunat” budget yang sangat drastis untuk setiap porsi makanan yang dibagikan.
Berdasarkan laporan yang beredar, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk satu porsi makan bergizi diduga dipangkas hingga hanya tersisa Rp 6.500 per porsi. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar mengenai kualitas dan standar gizi makanan yang diberikan kepada masyarakat sasaran.
Kabar ini mencuat setelah adanya laporan mengenai sosok pemilik salah satu dapur penyedia MBG yang berinisial Rizal. Rizal disebut-sebut kerap membawa nama besar pejabat negara dengan mengaku sebagai cucu dari salah satu Menteri di Kabinet Merah Putih.
Klaim tersebut diduga digunakan untuk memuluskan operasional dapur meskipun standar fasilitasnya dianggap jauh dari kata layak. Tekanan ini membuat dua Kepala SPPG di Ponorogo merasa terintimidasi. Dilaporkan bahwa kedua kepala satuan tersebut telah meminta perlindungan hukum karena merasa tertekan dalam menjalankan tugas pengawasan mereka.
“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” ujar Nanik dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Somorto dan Syafi’i mengadukan semua yang mereka alami saat mengelola dua SPPG di bawah Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.
Pasalnya, selama berbulan-bulan, mereka bersama pengawas gizi, dan pengawas keuangan selalu ditekan dan diintimidasi yayasan yang mengaku dimiliki seorang cucu menteri itu. Selain itu, yayasan tersebut juga diduga telah ditemukan merekayasa pembelian bahan pangan.
Nanik memaparkan, dari budget Rp 10.000 per porsi untuk pembelian bahan pangan yang ditetapkan oleh BGN, mereka hanya membelanjakan Rp 6.500 per porsi. Akibatnya, kedua kepala SPPG itu sering kali harus nombok, alias menutup kekurangan belanja dari kantong pribadi, supaya menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terlihat pantas.
“Mau enggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” kata Mufid.
Nanik menekankan, perbuatan pemilik yayasan itu sungguh tidak manusiawi dan tidak pantas. Yayasan tersebut selama ini mengancam dan menakut-nakuti para kepala SPPG bahwa akan mendatangkan polisi atau pengacara jika tidak mengikuti kemauan pemilik yang mengaku cucu menteri.
Mendengar keluhan dan pengaduan kedua kepala SPPG, Nanik mengaku sangat marah, Nanik pun langsung menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro dan tim untuk menginspeksi kedua dapur MBG itu secara langsung.
Menindaklanjuti temuan tersebut dan demi menjamin kesehatan masyarakat penerima manfaat, operasional dapur yang bermasalah tersebut kini telah diperintahkan untuk disetop. Pihak berwenang tengah melakukan investigasi lebih lanjut mengenai aliran dana anggaran dan kebenaran klaim hubungan keluarga dengan pejabat tinggi yang dilontarkan oleh pemilik dapur.
“Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan,” tukas Nanik.
Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis harus dijalankan sesuai dengan standar nutrisi dan kebersihan yang ketat, tanpa adanya pemotongan anggaran yang dapat merugikan rakyat.
Nanik menelepon menteri yang dicatut oleh pemilik yayasan yang mengaku cucu menteri tersebut. Menteri yang tidak disebutkan namanya ini mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki cucu yang memiliki kedua dapur itu.
Menurut Nanik, si menteri bahkan menegaskan agar dapur MBG langsung ditutup saja jika ada orang lain yang mengaku sebagai keluarganya.
“Tutup saja dapurnya!” seru Nanik menirukan ucapan menteri.
#beransurmedia #nanik #cucumenteri #nanik #anggaran #jawa #jatim #jawatimur #mbg #makanbergizigratis beransur.com