Beransur, Jakarta, 22 Januari 2026 – Suasana Rapat Kerja di Gedung DPR, Senayan, memanas pada Rabu (21/1/2026). Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendapat teguran keras dari Komisi VII DPR RI setelah dinilai terlalu fokus memamerkan deretan penghargaan internasional di tengah evaluasi kinerja kementerian.
Ketegangan bermula saat Menpar Widiyanti membuka paparan dengan menyampaikan capaian prestisius yang diraih sektor pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil menyabet total 154 penghargaan dari berbagai organisasi dunia.
”Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025. Tepatnya 154 penghargaan, meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang hanya sebesar 66 penghargaan,” ujar Widiyanti di hadapan anggota dewan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti posisi Bali yang kembali dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor, serta pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang mencapai 13,98 juta kunjungan hingga November 2025, tumbuh 10,44% secara tahunan (year-on-year).
Merespons paparan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, memberikan kritik menohok. Saleh menilai paparan Menpar memberikan kesan seolah-olah Kementerian Pariwisata adalah kementerian paling unggul tanpa cacat.
Namun, Saleh secara spesifik mempertanyakan korelasi nyata antara tumpukan trofi tersebut dengan kesejahteraan rakyat Indonesia.
”Begitu kita buka lembar pertama, image-nya kementerian ini sangat baik, unggul. Tapi apa manfaatnya bagi rakyat? Misalnya penghargaan dari New York Times, itu kan media. Sama seperti Kompas memberi penghargaan. Bagus untuk pribadi Ibu Menteri, tapi apa dampaknya untuk masyarakat?” cecar Saleh.
Saleh pun meminta Menpar untuk membedah satu per satu dari 154 penghargaan tersebut dan menjelaskan dampak konkretnya. Ia menegaskan bahwa penjelasan tersebut harus disampaikan secara lisan dalam rapat, bukan sekadar jawaban tertulis.
Puncak ketegangan terjadi saat Saleh menekankan bahwa tugas konstitusional seorang menteri adalah berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam rapat formal.
”Ibu Menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR. Ini adalah konsekuensi tugas konstitusional,” tegas Saleh dengan nada tinggi.
Saleh menyatakan kesiapannya untuk beradu argumen dalam rapat yang panjang sekalipun demi memastikan bahwa kinerja kementerian benar-benar dirasakan oleh publik, bukan sekadar menjadi koleksi piagam di dinding kantor.
#beransurmedia #semprot #mentripariwisata #dpr-ri #WidiyantiPutriWardhana #dpr #SalehDaulay