Beransur, Jakarta, 9 Februari 2026 – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat konsultasi skala besar guna merespons keresahan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026) ini menghadirkan sejumlah menteri kunci dan kepala lembaga terkait.
“Sehubungan dengan agenda pertemuan ini adalah dalam rangka membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi. Untuk itu saya minta izin kepada saudara-saudara, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan bersifat terbuka?” ujar Dasco.
“Setuju!” jawab para anggota DPR.
Pantauan di lokasi menunjukkan rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh Saan Mustopa dan Sari Yuliati. Pertemuan ini melibatkan pimpinan dari tiga komisi sekaligus, yakni Komisi VIII (Sosial), Komisi IX (Kesehatan), dan Komisi XI (Keuangan).
Para pejabat yang dipanggil untuk rapat di DPR pagi ini adalah Menteri Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Widyasanti. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Untuk itu, pada hari ini diagendakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi VIII, pimpinan Komisi IX, dan pimpinan Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan sebagai respons DPR RI atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI Jaminan Kesehatan,” sambungnya.
Rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum ini berfokus pada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai respons cepat atas banyaknya aduan mengenai penonaktifan kepesertaan PBI secara mendadak di tengah masyarakat.
”PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco saat membuka rapat.
Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa kuota PBI bersifat terbatas dan harus diberikan secara presisi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yakni kalangan miskin atau rentan miskin.
Persoalan muncul ketika terjadi dinamika penonaktifan yang dianggap tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial dianggap krusial untuk menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Oleh karnanya, Perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan PBI. Kita ingin memastikan mereka yang berhak tetap terproteksi tanpa ada kendala administratif,” imbuh Dasco.
Rapat konsultasi ini diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme pemutakhiran data yang lebih dinamis agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan hak akses kesehatannya akibat masalah validasi data.
#beransurmedia #dasco #BPJS #PBI #PenerimaBantuanIuran #masyarakat #miskin #kecukupan #kesehatan #DataTerpaduKesejahteraanSosial #DTKS beransur.com