Beransur, Jakarta, 24 Januari 2026 – Gelombang kritik terhadap fasilitas yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mencuat di media sosial. Kali ini, perhatian publik tertuju pada aturan mengenai pemberian uang pensiun seumur hidup bagi para wakil rakyat, yang dinilai tidak berkeadilan jika dibandingkan dengan beban kerja dan kondisi ekonomi masyarakat luas.
Berdasarkan informasi yang beredar, anggota DPR RI berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidup meskipun masa jabatannya tergolong singkat. Unggahan viral menyebutkan bahwa hanya dengan menjabat dalam hitungan bulan, seorang anggota dewan sudah bisa mengantongi dana pensiun hingga Rp3,2 juta hingga Rp3,8 juta per bulan.
Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
Poin-Poin yang Menjadi Sorotan Publik:
Masa Kerja Singkat, Jaminan Panjang: Berbeda dengan PNS atau pegawai swasta yang harus bekerja puluhan tahun untuk mendapat pensiun penuh, anggota DPR bisa mendapatkannya meski tidak menyelesaikan satu periode penuh (5 tahun).
Jika anggota dewan tersebut meninggal dunia, dana pensiun tetap mengalir kepada istri/suami atau anak mereka (dengan syarat tertentu) sebagai pensiun janda/duda.
Publik mengkritik bahwa dana ini menjadi beban negara yang terus menumpuk setiap lima tahun seiring bergantinya anggota dewan yang baru. Ada rasa ketidakadilan bagi rakyat kecil yang bekerja seumur hidup namun tidak memiliki jaminan hari tua yang serupa.
Dalam berbagai narasi yang berkembang di platform seperti Instagram, muncul tuntutan agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan peninjauan ulang atau membatalkan aturan tersebut. Masyarakat mendesak agar anggaran negara dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, atau jaminan sosial bagi pekerja berpenghasilan rendah.
”Kami tidak rela uang rakyat dipakai untuk membiayai pensiun seumur hidup pejabat. Titik.” tulis salah satu narasi dalam unggahan yang viral di Instagram nya Ardhi Ardhaz
Sebagai gambaran, besaran uang pensiun didasarkan pada persentase dari gaji pokok:
Anggota DPR yang merangkap ketua: ± Rp3.020.000 (60% dari gaji pokok).
Anggota DPR yang merangkap wakil ketua: ± Rp2.870.000.
Anggota DPR yang tidak merangkap jabatan: ± Rp2.520.000. (Angka ini belum termasuk tunjangan lainnya jika ada kebijakan terbaru).
Hingga saat ini, pemerintah dan pihak terkait belum memberikan sinyal kuat untuk merevisi aturan yang sudah eksis sejak era Orde Baru ini, meski desakan publik terus menguat seiring meningkatnya transparansi informasi digital.
#beransurmedia #danapensiun #uangpensiun #DPR-RI #DPR #ASN #PNS #DewanPerwakilanRakyat #pensiun