Beransur, Jakarta, 19 Januari 2026 – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) menegaskan bahwa pengangkatan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto serta Frank Alexander Hutapea sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tidak didasarkan pada latar belakang keluarga. Pemerintah memastikan seluruh proses pengisian tenaga ahli dilakukan secara profesional dan bertujuan memperkuat kualitas kebijakan pertahanan nasional.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyampaikan bahwa pelantikan Noe Letto putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) serta Frank Alexander Hutapea putra sulung pengacara Hotman Paris Hutapea murni mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki masing-masing individu.
“Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya,” ujar Rico dalam keterangannya, Minggu (18/1/2026).
Menurut Rico, para tenaga ahli yang telah dilantik memiliki tugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi strategis sesuai bidang keahlian masing-masing. Seluruh kontribusi tersebut disampaikan melalui mekanisme dan forum resmi Dewan Pertahanan Nasional, kemudian menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan, termasuk Menteri Pertahanan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga independensi dan objektivitas Dewan Pertahanan Nasional dalam menjalankan fungsi strategisnya. Pengisian tenaga ahli sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pelantikan 12 tenaga ahli DPN merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi kebijakan pertahanan negara. Kebijakan tersebut diharapkan bersifat adaptif, berbasis analisis yang mendalam, serta berorientasi jangka panjang.
Dengan melibatkan tenaga ahli dari berbagai latar belakang keilmuan, pemerintah berharap Dewan Pertahanan Nasional mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif, inklusif, dan relevan dengan dinamika keamanan nasional maupun internasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pertahanan yang transparan dan akuntabel.