Beransur,Jakarta, 14 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto menyatakan persetujuan untuk segera membentuk tim reformasi kepolisian. Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama dan profesi yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9).
Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu, para tokoh menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Mantan Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah memiliki konsep reformasi kepolisian yang sejalan dengan aspirasi publik.
“Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan masyarakat yang cukup banyak,” ujar Gultom.
Gerakan Nurani Bangsa menilai pembenahan Polri penting untuk mencegah tindakan eksesif aparat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Reformasi juga diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Selain isu reformasi, para tokoh juga meminta Presiden segera membebaskan mahasiswa dan pelajar yang ditahan pascademonstrasi Agustus lalu. Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa penahanan tersebut bisa mengganggu pendidikan bahkan masa depan mereka. “Demonstrasi damai adalah hak konstitusional. Banyak di antara mereka justru tidak tahu menahu soal kericuhan,” kata Lukman.
Gerakan Nurani Bangsa juga mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki penyebab kericuhan dalam aksi tersebut. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Ignatius Kardinal Suharyo, Alissa Wahid, Komaruddin Hidayat, hingga Slamet Rahardjo.
Langkah Presiden Prabowo ini dinilai sebagai awal positif menuju pembenahan Polri agar lebih profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat.
#Beransur #Indonesia #ReformasiPolri #GerakanNuraniBangsa #HakAsasiManusia #Demokrasi