Beransur, Bekasi, 10 September 2025 – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Kota (ARMK) Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (10/9). Mereka memprotes besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terjepit.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap DPRD. Mereka menilai penghasilan anggota DPRD Bekasi yang mencapai lebih dari Rp80 juta per bulan sangat tidak sebanding dengan kehidupan rakyat kecil yang mayoritas hanya berpenghasilan Rp2-3 juta.
” Rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara wakil rakyat hidup dengan tunjangan mewah,” teriak salah satu orator.
ARMK menyebut ada tiga tunjangan besar yang menjadi sorotan publik, yaitu: tunjangan perumahan (Rp46–53 juta per bulan), tunjangan transportasi (Rp21–23 juta per bulan), serta tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp14,7 juta untuk seluruh anggota DPRD.
Menurut massa, kondisi tersebut semakin menyakitkan hati warga ketika pelayanan publik di Bekasi belum maksimal. Banjir yang masih terjadi saat hujan, kemacetan parah, hingga lemahnya pengawasan DPRD terhadap eksekutif menjadi bukti nyata.
Melalui aksi ini, ARMK menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Efisiensi tunjangan DPRD, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Bekasi.
2. Diskon atau pembebasan pajak PBB sesuai imbauan Gubernur Jawa Barat.
3. Peningkatan fungsi pengawasan DPRD.
4. Pengalokasian anggaran untuk program langsung menyentuh rakyat, seperti seragam sekolah gratis, penyediaan air minum di kelas, revitalisasi angkot, pembangunan palang pintu kereta, hingga peningkatan dana UMKM.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga DPRD merespons tuntutan rakyat.